Tiga Poin Tuntutan ASPIKA Menolak Omibus Law

0
42
220 Views

Karawang,- Aliansi Pergerakan Islam Karawang (ASPIKA) bergabung bersama Organisasi buruh KBPP, KBPI, GSBI, PPMI, Persatuan Ojeg Online Karawang, Sepetak dan GPPI, Kamis (12/3/2020) melakukan penyampaian aspirasi penolakan Omnibus Law didepan Pemda Karawang.

Berikut Tiga Poin Tuntutan ASPIKA, terkait Omnibus Law dan diterima langsung oleh Bupati Karawang  Hj. dr. Cellica Nurrachadiana, yang nanti akan disampaikan kepada Pemerinta Pusat.

Bupat Karawang Hj. dr Cellica menerima Perwakilan ASPIKA H. Abdulrohman didampingi Sunarto, tututan terkait Penolakan Ombibus Law. (12/3/2020).

Berdasarkan Pasal 552 RUU Cipta Lapangan Kerja, sejumlah pasal di UU Jaminan Halal akan dihapus yaitu Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, Pasal 44.

Omnibus Law diindikasikan mengabaikan unsur-unsur syariah. Salah satunya, dimungkinkan UMKM melakukan self declaration atas kehalalan produknya. Perlu ditekankan, seharusnya Omnibus Law mengacu pada tiga prinsip dasar UU JPH.

Pertama, perlindungan keyakinan konsumen muslim. Hal ini merupakan amanat dasar dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Indonesia. Ini merupakan pijakan utamanya. Bila dibaca secara utuh, UU JPH bermuara pada keyakinan dan keimanan, ini tidak boleh diabaikan.

Kedua, kepastian hukum. Yang dimaksud hukum di sini bukan hanya kepastian hukum positif, melainkan juga kepastian hukum agama, yakni fatwa yang ditetapkan. Apabila keputusan fatwa dimungkinkan ditetapkan oleh banyak lembaga fatwa. Konsekuensinya adalah ketidakpastian hukum.

Ketiga, motif ekonomi. Kesejahteraan atau investasi jangan sampai mengabaikan substansi ajaran agama. 

Tuntutan Aliansi Pergerakan Islam Karawang (ASPIKA) kepada Pemerintah Pusat, sebagai berikut:

  1. Gagalkan Omnibus Law (RUU Cipta Kerja, RUU Perpajakan, RUU Ibu Kota Negara dan RUU Kefarmasian)
  2. Mendukung Investasi yang tidak mengabaikan substansi ajaran agama
  3. Mendukung Pekerja / Buruh mendapatkan Hak-haknya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here