127 Views

Karawang,- Sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam “Cipayung Plus Karawang” pada Jum’at kemarin, (22/5) melakukan demo menuntut transparansi Pemda Karawang terkait tata kelola penanganan Covid-19, elemen mahasiswa tersebut IMM, HMI, PMII, GMKI, KAMMI, GMNI Cabang Karawang.

berikut tuntutan yang kami lansir dari Media Online Karawangmetro.id Sebagai wujud kepedulian kami terhadap dampak pandemi di Kab. Karawang yang dirasa jauh dari efektifitas akan penanganannya, Maka kami menuntut Pemkab Karawang untuk :Maka kami menuntut Pemkab Karawang untuk :

1. Memaksimalkan rapid test masal diseluruh desa di Kab. Karawang secara masif.

2. Membuka data penerima bantuan sosial melalui media IT yang mudah di akses masyakarat, lengkap dengan laman pengaduan yang dikelola secara khusus dan serius agar optimal dalam pengelolaannya.

3. Menampilkan rincian anggaran mengenai sumber anggaran dan realisasinya secara berkala dan up to date pada web satgas covid-19 Kab. Karawang. Agar pengawasan dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari pihak-pihak yang memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi dan/atau golongan.

4. Menampilkan data bantuan sosial yang menjadi kewajiban kontribusi perusahaan baik berupa jumlah dan nama perusahaan, bentuk dan jumlah keseluruhan bantuan, serta data target pendistribusian sebagaimana poin 2 diatas. 

5. Optimalisasi PSBB dengan menambah jumlah personil yang bertugas baik di wilayah keamanan dan/atau ketertiban, serta sosialisasi dan/atau edukasi masyarakat tentang PSBB diseluruh titik keramaian di Kab. Karawang. Serta memberikan solusi alternatif yang menyasar pada kegiatan masyarakat agar ajuran tetap #DirumahAja berjalan baik apalagi pada masa PSBB saat ini. 

6. Optimalisasi pendistribusian bantuan sosial (PJS) Kab. Karawang dengan melibatkan petugas teknis untuk mengantar bantuan seperti yang dilakukan pada bantuan Gubernur dan Kemensos. Hal ini untuk menghindari kerumunan masyarakat di Kantor Kecamatan sehingga rentan akan penyebaran virus covid-19.

7. Bupati dan wakil bupati harus serius dan menunjukan sikap yang profesional dalam menjalankan amanah rakyat. Disharmonisasi  yang terlihat pada perbedaan pandangan Bupati dan Wabup dalam beberapa kebijakan Pemkab. Karawang telah menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya di banyak aspek, terlebih dalam hal penanganan covid-19.

Demikian, semoga Pemerintah Daerah Kab. Karawang dapat mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang baik untuk masyarakat Karawang, dengan mengesampingkan egosentris kepentingan politik.

Semoga pandemi Covid-19 ini segera berakhir. 

CIPAYUNG PLUS KARAWANG. (apn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here