Komisi IV: Tindak Lanjut Perihal PPDB Online, Nasib DTA dan Klarifikasi Pengadaan Seragam Batik

0
63
305 Views

Karawang,- Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang pembahasan tentang Tindak Lanjut Hasil Kerja perihal PPDB tanggal 19 Juni 2019 dan Klarifikasi Pengadaan Seragam Batik dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Polemik terkait Permendikbud Nomor 51/2018 dan Permen Nomor 14/2019 sehingga tidak menjadi relevan dengan Perda 11/2017 tentang Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) sehingga saat Penerimaan Peserta Disik Baru (PPDB) khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak mencantumkan Syahadah/Ijazah DTA sebagai salah satu syarat masuk seperti tahun-tahun sebelumnya.

Poin hasil Rapat Komisi IV tanggal 19 Juni 2019 diantaranya :

  1. Disdikpora bekerja sama dengan Kemenag membuat Surat Edaran untuk mengatur bahwa Syahadah/Ijazah DTA harus melampirkan sebagai salah satu persyaratan baru setelah PPDB selesai.
  2. Melihat kembali Perda Nomor 7/2011 agar bisa relevan dengan Permendikbud Nomor 51/2018 dan Permen Nomor 14/2019.

Alhamdulillah, Senin (08/7/2019) Komisi IV mengundang kembali kehadiran ASPIKA pada Rapat Kerja Komis IV yang diwakili UMIKA Kang Adi Suryadi, Rizki Nuriman, Samsul dan Ketua HMI Fajar, Rapat kerja dipimpin Ketua Komis IV H. Endang Sodikin dari Fraksi Gerindra, hadir pula dari Disdik yang diwakili Sekdisdik Bpk. Cecep, Bpk. Rukmana Ketua APSI hadir pula Ibu Kabag Hukum Neneng Junengsih dan H. Iwo dari Kemenag Karawang sekaligus mewakili FKDTA dan Pondok Pesantren.

Hasil Rapat Kerja Komisi IV sebagai liding sektor Bidang Keagamaan menyimpulkan dengan Dua Rekomendasi :

  1. Memberikan mandat kepada Disdikora Kabupaten Karawang untuk berkoordinasi dengan Kemenag Karawang dan  RKPD Karawang, untuk mengevaluasi terkait Syahadah/Ijazah bagi yang tidak memilki syahadah/Ijazah dan membuat Surat Edaran baru dengan berkordinasi dengan Kabag Hukum.
  2. Mengevaluasi Perda Nomor 7/2011 kontek relevansi konsederan dengan Undang-undang 23/2014, Koordinasi dengan Kementrian. Sehingga memberikan ruang agar  Perda Nomor 7/2011 tetap eksis.

Harapan kami agar Surat Edaran nanti bisa disosialisakikan oleh kepala sekolah-sekolah yang berada diwilayah Kabupaten Karawang dengan tidak lanjutnya.

Tambhan terkait Pengadaan Seragam Batik dari Disdikpora. Klarifikasi Disdikpora bahwa Disbudpar hanya menawarkan lewat Forum terkait Batik Karawang yang sifatnya hanya menawarkan dan disalurkan lewat Koperasi Sekolah, Klarifikasi disampaikan Sekdis Bpk. Cecep diakhir Rapat. (@umikamedia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here