120 Views

KARAWANG -Fraksi Umat Kabupaten Karawang yang terdiri dari sejumlah organisasi kepemudaan, mahasiswa dan pelajar akan mengawal fatwa MUI untuk menggagalkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Ketua Pemuda Muhammadiyah Karawang, Gustiawan mengungkapkan, pihaknya bersama sejumlah organisasi lain yang tergabung dalam Fraksi Umat Kabupaten Karawang telah bersepakat untuk menolak RUU HIP.

“Keputusan ini diambil setelah melakukan pengkajian dengan seksama dan mengkompilasi materi RUU HIP dan membahas dasar pemikiran Majelis Ulama Indonesia (MUI),” katanya, Jumat (3/7/2020).

Fraksi Umat Kabupaten Karawang adalah PD Pemuda Muhammadiyah Karawang, Gerakan PD Pemuda Islam Indonesia (GPII) Karawang, PC Pemuda Karawang, PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Karawang, PD Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Karawang, PC Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Karawang, PD Pelajar Islam Indonesia (PII) Karawang, PD Nasyiatul ‘Aisyiah (NA) Karawang, PD Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Karawang, PD Gerakan Mahasiswa Keadilan Karawang, PC Badan Komunikasi Pemuda Mesjid Indonesia ( BKPRMI) Karawang dan PC Pemuda Al-Irsyad Karawang.

Dengan menegaskan Fraksi Umat menyatakan bahwa Landasan tentang Ideologi Pancasila telah mengatur dalam TAP MPRS nomor
25 / MPRS / 1966 juncto TAP MPR nomor IX / 1978, dan TAP MPR nomor III / 2000 tentang UU turunannya yang sudah sangat dipertanyakan dan jelas. Terkait Peraturan Perundangundangan dibuat harus benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada poin (a) TAP MPRS secara jelas menyatakan “meminta paham atau berkomunikasi Komunisme / Marxisme-Leninisme pada inti hakekatnya bertentangan dengan Pancasila”. Maka meniadakan atau tidak mencantumkan TAP MPRS No XXV / 1966 dalam salah satu pertimbangan RUU HIP merupakan upaya untuk mendegradasi nilai-nilai Pancasila.

“Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara yang Diperlukan dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila dengan sila-sila yang ada di dalamnya mengandung nilai-nilai fundamental yang tidak dapat dan tidak dapat diubah menjadi Trisila dan / atau Ekasila atau ditransfer kembali karena menyimpangkan dari maksud dan tujuan yang juga membantu melampiaskan penempatan Pancasila sebagai Dasar Negara, ”paparnya.

Ia menturkan, MUI sebagai Lembaga yang menaungi para ulama, zu’ama dan cendikiawan Islam di Indonesia menerbitkan Maklumat Dewan Pimpinan Pusat MUI nomor Kep-1240 / DP-MUI / VI / 2020 yang pada prinsipnya mengutus RUU HIP menjadi salahsatu pilihan Fraksi Umat Kabupaten Karawang dalam berpikir.

“Fraksi Umat Kabupaten Karawang senantiasa mengawal Fatwa Dewan Pimpinan MUI Pusat melalui Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Karawang dalam mendorong Pemerintah Pusat untuk mengagalkan RUU HIP,” tegasnya.

Fraksi Umat Kabupaten Karawang akan siap siaga bangkit bersatu dengan segenap dukungan konstitusional untuk menjadi garda terdepan dalam melawan faham komunisme yang disetujui seruan Majelis Ulama Indonesia pada poin (8). Maklumat Dewan Pimpinan MUI Pusat nomor Kep-1240 / DP-MUI / VI / 2020

“Kami meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk menerima aspirasi masyarakat dan menerima arus balik terhadap RUU HIP di Kabupaten Karawang kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here