Majelis Umat Islam (MUI) melalui Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas lewat keterangan tertulis, Kamis, 8 Oktober 2020.
Dia mengatakan MUI menolak UU Cipta Kerja karena lebih banyak menguntungkan pengusaha, cukong dan investor asing. Dia mengatakan UU itu bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3 UUD Tahun 1945 yang berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Seperti dikutip dari tempo.co
Dewan Presidium Aspika dari Perwakilan UMIKA Adi Suryadi, mengatakan “Pemerintah harus mendengarkan aspirasi Rakyat terkait penolakan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, Undang-undang ini tidak hanya merugikan Buruh tapi merugikan berbagai kalangan, Pemerintah seharusnya lebih Pro kepada Rakyat, dan kami sangat mendukung MUI menolak Omnibus Law”. Pungkasnya. Saat dihubungi Aspikanews.id, Jum’at (09/10/2020).
Berikut Surat Taklimat Majlis Ulama Imdonesia:
![Pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://aspikanews.id/berita/karawang/aspika-mendukung-taklimat-mui-menolak-undang-undang-cipta-kerja/&media=https://aspikanews.id/wp-content/uploads/2020/10/IMG_20201008_125023-scaled.jpg&description=Dewan Presidium Aspika dari Perwakilan UMIKA Adi Suryadi, mengatakan "Pemerintah harus mendengarkan aspirasi Rakyat terkait penolakan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, Undang-undang ini tidak hanya merugikan Buruh tapi merugikan berbagai kalangan, Pemerintah seharusnya lebih Pro kepada Rakyat, dan kami sangat mendukung MUI menolak Omnibus Law". Pungkasnya. Saat dihubungi Aspikanews.id, Jum'at (09/10/2020).){kind=link}