81 Views

Karawang,- Aktivis-aktivis Senior beberapa tahun lalu sudah memperjuangkan lahirnya perda Minuman Keras (miras) sebagai produk Hukum Daerah di Kabupaten Karawang, namun sampai detik ini perda miras belum juga ada hasilnya.

Semua tahu bahwa salah satu sumber dari Kemaksiatan dan Kejahatan adalah miras, karena bahaya minuman beralkohol lebih besar dari pada manfaatnya, jika dilhat dari segi kesehatan. Saat minuman keras masuk ke dalam tubuh, hati akan berkerja lebih keras untuk memproses alkohol. Hal ini dapat membuat hati mengalami peradangan dan memicu munculnya berbagai gangguan kesehatan, seperti penumpukan lemak di hati, sirosis, hepatitis alkoholik, hingga kanker hati.

Sementara jika ditinjau dari segi Agama jelas bahwa minuman yang memabukan Haram.

Meminum khamar atau alkohol yang memabukkan dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Islam. Namun, perilaku ini tidak sulit untuk dijumpai di masa sekarang, meskipun semua Muslim tahu keharaman meminum khamar.

Nabi Muhammad bahkan menyebut peminum hingga penjual khamar akan dilaknat Allah ta’ala. Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Komisi I DPRD Kabupaten Karawang saat ini tengah membahas dan merancang pengendalian minuman beralkohol (minol) bersama Disperindag, Kabag Hukum, Satpol PP, DPMPTSP, Bapeda, Polres, MUI, Aspika, PHRI dan Pemuda Faksi Umat, Selasa (27/4/2021).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Karawang, Budianto seperti dikutif dari jabarnet mengatakan, pihaknya telah mengusulkan Perda Inisiati tentang Pengendalian Minuman Beralkohol. Maka sebelum dipansuskan, pihaknya membahas bersama pihak-pihak untuk mendapatkan usulan yang nantinya dijadikan draf dalam raperda.

Adi Suryadi salah satu Perwakilan yang tergabung dalam Presidium Aspika saat rapat mengatakan “Kita semua tahu bahya dari minuman beralkohol, jadi sebelum membahas lebih jauh tentang Perda Minuman Keras (miras), kami mengusulkan untuk merubah Judul “Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol” menjadi “Pelarangan dan Pengendalian Minuman Beralkohol” ujarnya.

Lanjut Adi, selain kami merujuk kepada UU 32/2004 Tentang Otonomi Daerah soal Kearifan Lokal kami pun memegang teguh Fatwa MUI yang nyata dan Tegas maka hemat kami tetap Karawang harus Zero Prosent Alkohol terkecuali kontek Medis & Penelitian disinilah letak pengendalianya. Kalau Alkohol tetap kami mengusulkan Pelarangan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here